Bappenas Kaji Pembangunan Pesisir, Natuna Jadi Lokus Percontohan Nasional

“Kementerian PPN/Bappenas memilih Kabupaten Natuna sebagai salah satu lokus percontohan dalam kajian penyusunan kebijakan inovatif pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil kajian diharapkan melahirkan model pembangunan yang dapat diterapkan di daerah kepulauan lainnya di Indonesia.”

Perencana Ahli Pertama Kementerian PPN/Bappenas, Aditya Widya Pradipta, S.Si., mengatakan Kabupaten Natuna menjadi salah satu lokus kajian penyusunan kebijakan inovatif pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena memiliki karakteristik kepulauan yang unik, potensi ekonomi dan pariwisata, serta posisi geografis yang strategis. 

NATUNA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah mengkaji model pembangunan yang dinilai tepat untuk diterapkan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. 

Kabupaten Natuna menjadi salah satu lokus percontohan dalam kajian tersebut. Bappenas ingin menggali berbagai potensi sekaligus kebutuhan pembangunan daerah, tidak hanya di pulau utama, tetapi juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. 

Aditya menjelaskan, hasil yang diperoleh dari kajian di Natuna nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam merumuskan model pembangunan yang bisa diaplikasikan di kabupaten kepulauan lainnya. 

“Memang ada beberapa lokus yang menjadi fokus kami, tapi ini hanya sebagai percontohan. Hal-hal apa saja yang bisa kita ambil dari Kabupaten Natuna, nantinya akan kita coba angkat agar bisa diaplikasikan di kabupaten-kabupaten kepulauan lainnya,” ujar Aditya kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di Pantai Piwang, Rabu (12/8/2026). 

Menurutnya, pemilihan Natuna tidak terlepas dari karakteristik wilayahnya sebagai gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian utara Indonesia bagian barat. 

Selain memiliki karakteristik wilayah yang unik, Natuna juga mempunyai potensi pariwisata yang cukup baik dan posisi geografis strategis. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah kepulauan. 

“Natuna ini gugusan kepulauan kecil dan letaknya paling ujung di utara Indonesia, di wilayah Indonesia bagian barat. Secara karakter juga unik. Natuna punya potensi pariwisata yang cukup baik dan secara lokasi juga sangat strategis,” jelasnya. 

Karakter tersebut, lanjut Aditya, mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan model pembangunan yang dapat diterapkan pada wilayah dengan karakteristik kepulauan. 

“Ini membutuhkan suatu pendekatan pembangunan yang khusus, sehingga kami di Kementerian PPN/Bappenas mencari tahu dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan model-model pembangunan yang bisa diaplikasikan,” katanya. 

Dalam kunjungan selama tiga hari hingga Jumat, tim tidak hanya melakukan peninjauan di kawasan Pantai Piwang. Bappenas juga dijadwalkan menyeberang ke Pulau Tiga untuk melihat langsung kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. 

Aditya menyebut terdapat sejumlah dimensi yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut, mulai dari pengembangan ekonomi hingga konektivitas dan infrastruktur layanan dasar. 

“Yang pertama terkait dimensi pengembangan ekonomi, kedua terkait konektivitas dan infrastruktur layanan dasar, yang ketiga kami ingin melihat bagaimana ketahanan pangan, air, dan energi. Tidak lupa faktor lingkungan dan kebudayaan juga ikut kami lihat,” terangnya. 

Kunjungan tim Bappenas tersebut turut mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Menurut Aditya, pelaksanaan kajian melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah serta dilakukan dengan membangun komunikasi bersama berbagai pihak. 

“Kami banyak didukung oleh Ibu Bupati, kemudian dari Pemkab Kabupaten Natuna. Karena kami berkunjung ke sini tentunya melibatkan semua stakeholder yang ada di sini,” ujarnya. 

Selain menggali potensi daerah, Bappenas ingin memperoleh informasi langsung mengenai kebutuhan pembangunan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah pusat tidak semata berdasarkan keinginan, melainkan kebutuhan riil masyarakat. 

Aditya pun berharap masyarakat Natuna dapat menyambut baik kegiatan tersebut serta terbuka memberikan informasi mengenai kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. 

“Harapannya, semoga masyarakat bisa menyambut baik kedatangan kami, kemudian membantu dari segi informasi kebutuhan pembangunan. Kami di pemerintah pusat ingin mencoba semaksimal mungkin melibatkan masyarakat di level terbawah untuk ide-ide pembangunan apa yang mereka butuhkan,” katanya. 

“Karena kami ingin melihat bagaimana pembangunan itu bukan berasal dari kemauan, tetapi dari kebutuhan masyarakat,” pungkas Aditya. (KP)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*