Opini : Andi Miftahul Farid, S.T., M.Ec.Dev
(Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Riset dan Inovasi Daerah)
Status Aspiring UNESCO Global Geopark (UGGp) yang kini disandang Natuna merupakan pencapaian yang patut disyukuri. Status tersebut menunjukkan bahwa Natuna memiliki kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang memenuhi prasyarat untuk dikembangkan sebagai bagian dari jaringan geopark dunia. Pencapaian ini hendaknya tidak dimaknai sebagai garis finis. Status Aspiring UGGp adalah titik awal untuk membuktikan bahwa Geopark Natuna dikelola dengan tata kelola yang memenuhi standar UNESCO sekaligus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tantangan sesungguhnya telah dimulai. Masih banyak yang memandang geopark sebagai kumpulan destinasi wisata dengan lanskap geologi yang indah. Padahal, UNESCO menempatkan geopark sebagai model pembangunan wilayah yang mengintegrasikan konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan sebuah geopark tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang atau keindahan bentang alamnya, tetapi dari kualitas tata kelola yang mampu menghubungkan seluruh potensi daerah menjadi satu ekosistem pembangunan.
Natuna memerlukan tata kelola holistik geopark (holistic geopark governance), yakni pendekatan yang memandang geopark bukan sebagai program sektoral, melainkan sebagai platform pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Paradigma ini penting karena pengalaman wisata tidak dibentuk oleh satu destinasi semata. Wisatawan memang datang untuk menikmati Pantai Batu Kasah, Pulau Senoa, atau gugusan pulau tropis Natuna. Namun mereka juga menilai kemudahan transportasi, kebersihan kawasan, kualitas layanan hotel dan restoran, akses informasi digital, keamanan, pelayanan kesehatan, keramahan masyarakat, hingga kemudahan transaksi nontunai. Seluruh unsur tersebut membentuk pengalaman wisata secara utuh.
Keberhasilan Geopark Natuna bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Geopark atau Dinas Pariwisata. Pengelolaan geopark harus meninggalkan pendekatan sektoral dan beralih pada tata kelola lintas sektor (whole-of-government) yang mampu menyatukan seluruh perangkat daerah dalam satu tujuan pembangunan. Kolaborasi pemerintah saja belum cukup.
Pengembangan geopark membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan Pentahelix. Dalam skema ini pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengarah kebijakan. Akademisi menyediakan hasil riset, inovasi, dan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mendukung pengelolaan kawasan. Dunia usaha menghadirkan investasi, meningkatkan kualitas layanan wisata, dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Komunitas menjadi penjaga budaya, pelestari lingkungan, sekaligus pelaku utama aktivitas wisata berbasis masyarakat. Sementara media membangun citra positif Natuna, memperluas promosi, dan mengedukasi publik mengenai pentingnya konservasi serta pembangunan berkelanjutan.
Kelima unsur tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah bukan satu-satunya aktor pembangunan, melainkan dirigen yang mengorkestrasi kolaborasi agar seluruh pihak bergerak menuju tujuan yang sama. Selain kolaboratif, tata kelola geopark juga harus adaptif. Dunia pariwisata berubah sangat cepat. Preferensi wisatawan bergeser menuju pengalaman yang autentik dan berkelanjutan. Digitalisasi mengubah cara wisatawan mencari informasi dan melakukan transaksi. Perubahan iklim menghadirkan ancaman bagi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sisi lain, dinamika ekonomi global turut memengaruhi arus kunjungan wisatawan.
Dalam situasi seperti ini Geopark Natuna membutuhkan adaptive governance, yaitu tata kelola yang mampu belajar dari pengalaman, mengevaluasi kebijakan secara berkala, dan menyesuaikan strategi tanpa kehilangan arah pembangunan. Setiap kegiatan, festival, investasi, maupun masukan dari wisatawan harus diperlakukan sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan.
Proses adaptasi tersebut harus didukung oleh kebijakan yang berbasis bukti. Pemerintah perlu memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik wisatawan, lama tinggal (length of stay), tingkat kepuasan pengunjung, pola pengeluaran wisatawan, kontribusi ekonomi terhadap masyarakat lokal, hingga daya dukung lingkungan pada setiap geosite. Dengan data tersebut, pembangunan tidak lagi didasarkan pada intuisi atau rutinitas tahunan, tetapi pada kebutuhan nyata di lapangan dan hasil evaluasi yang terukur.
Lebih jauh lagi keberhasilan Geopark Natuna tidak boleh berhenti pada penguatan sektor pariwisata. Geopark harus menjadi penggerak ekonomi daerah. Wisata bahari dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Kuliner khas Natuna memperkuat identitas budaya sekaligus membuka peluang usaha. Produk ekonomi kreatif menjadi cendera mata yang bernilai tinggi. Homestay berbasis masyarakat menciptakan sumber pendapatan baru. Generasi muda memperoleh lapangan kerja sebagai pemandu wisata, interpreter geologi, maupun pelaku ekonomi digital. Dengan demikian, manfaat geopark tidak hanya dirasakan wisatawan, tetapi juga masyarakat sebagai pemilik sekaligus penjaga kawasan.
Status Aspiring UNESCO Global Geopark memberikan peluang besar bagi Natuna untuk menunjukkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia mampu menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan. Namun peluang tersebut hanya akan terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan mampu meninggalkan ego sektoral dan membangun kolaborasi yang kuat.
Evaluasi UNESCO tidak hanya akan menilai keunikan batuan, bentang alam, atau panorama laut Natuna. Yang dinilai adalah bagaimana kawasan ini dikelola, bagaimana masyarakat diberdayakan, bagaimana lingkungan dijaga, bagaimana ilmu pengetahuan dimanfaatkan, dan bagaimana pembangunan ekonomi berjalan tanpa mengorbankan warisan alam maupun budaya.
Status Aspiring UGGp adalah awal dari sebuah pembuktian. Ketika tata kelola holistik berbasis Pentahelix, adaptive governance, dan evidence-based policy benar-benar diterapkan, Geopark Natuna tidak hanya berpeluang meraih pengakuan penuh sebagai UNESCO Global Geopark, tetapi juga menjadi model pembangunan kepulauan yang mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah terdepan.
Leave a Reply